Prabowo Dorong Reformasi TNI: Prioritaskan Skill, Bukan Senioritas
JAKARTA - Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya kompetensi dibanding senioritas dalam proses seleksi pimpinan di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendapat sambutan positif dari kalangan legislatif.
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Oleh Soleh, menilai langkah tersebut sebagai upaya memperkuat profesionalisme dan kualitas kepemimpinan di institusi pertahanan negara.
Menurut Oleh, langkah Presiden Prabowo untuk mengedepankan kemampuan, integritas, dan keteladanan dalam memilih pemimpin TNI merupakan keputusan yang tepat di era modern seperti sekarang.
Baca JugaMenkeu Purbaya Siap Pangkas Anggaran Makan Bergizi Gratis yang Tak Terserap
“Nah, terkait soal rotasi-mutasi tentang kepemimpinan, saya rasa Pak Presiden lebih mendahulukan soal kapasitas-kapabilitas, kemampuan terutama, dan lebih-lebih dari sisi keteladanan,” ujar Oleh Soleh.
Ia menambahkan bahwa semangat tersebut harus dimaknai secara positif, terutama oleh para perwira di lingkungan TNI. Bila seorang junior memiliki kemampuan dan keteladanan yang sejalan dengan nilai-nilai yang diinginkan Presiden, maka hal tersebut patut diapresiasi.
“Kami memaknai, DPR memaknai, bahwa jika senioritas sudah tidak ada, yang mumpuni tentang kapasitas, kapabilitas, kemudian keteladanan, ya barangkali kalau dari juniornya memiliki perasaan apa yang diinginkan oleh Pak Presiden, saya rasa itu bisa dipahami,” lanjutnya.
Transparansi Seleksi Jadi Kunci
Meski mendukung arahan Presiden, Oleh Soleh menekankan pentingnya transparansi dalam proses seleksi pimpinan TNI. Ia menilai keterbukaan akan mencegah munculnya rasa iri atau ketidakpuasan di kalangan anggota militer yang tidak terpilih.
“Akan tetapi catatan dari kami bahwa betul-betul seleksi senior yang memiliki kapasitas tetap harus didahulukan, kalaupun tidak memenuhi kualifikasi,” katanya.
Menurutnya, mekanisme yang terbuka juga akan menjaga kepercayaan publik terhadap proses penentuan jabatan strategis di tubuh TNI.
“Ya yang penting secara terbuka dan transparan untuk menghilangkan sebuah keirian bagi yang lain, rasa-rasanya sah-sah saja,” imbuhnya.
Dengan demikian, keseimbangan antara objektivitas dan penghargaan terhadap pengalaman dapat berjalan berdampingan, tanpa mengorbankan semangat pembaruan yang ingin diterapkan Presiden Prabowo.
Prabowo Minta TNI Lakukan Evaluasi Organisasi
Pernyataan Presiden Prabowo tentang pentingnya profesionalisme dan kompetensi disampaikan saat upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 TNI di Monas, Jakarta Pusat, Minggu, 5 Oktober 2025. Dalam amanatnya, ia menegaskan bahwa TNI harus terus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, termasuk dalam hal struktur organisasi.
“Saya perintahkan Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan, kaji terus perkembangan teknologi dan sains, kaji terus organisasi. Bila perlu organisasi yang usang diganti dengan organisasi yang tepat untuk kepentingan bangsa,” tegas Prabowo.
Presiden juga mengingatkan bahwa prajurit TNI tidak boleh berhenti belajar dan berlatih agar mampu menghadapi dinamika ancaman modern.
“Ikuti perkembangan teknologi, siber, teknologi kecerdasan, sekarang ini artificial intelligence ikuti, jangan ketinggalan,” ujar Prabowo.
Pemimpin TNI Harus Profesional dan Memberi Teladan
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo kembali menegaskan bahwa kepemimpinan di lingkungan TNI harus berbasis keteladanan dan kompetensi. Ia menolak adanya pemimpin yang tidak profesional atau tidak memahami tugas dan tanggung jawabnya.
“Kepemimpinan di TNI harus kepemimpinan keteladanan, harus ing ngarso sung tulodho, harus memberi contoh di depan, tidak ada tempat untuk pemimpin-pemimpin yang tidak kompeten, yang tak profesional, yang tak mengerti tugasnya,” ucapnya.
Untuk memperkuat hal tersebut, Prabowo telah memberi izin kepada Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan agar dalam proses seleksi kepemimpinan di lingkungan TNI tidak perlu terlalu memperhitungkan senioritas, selama kandidat yang bersangkutan memiliki prestasi dan pengabdian yang jelas.
“Saya memberi izin ke Panglima TNI dan Kepala Staf dalam melaksanakan seleksi kepemimpinan tidak perlu terlalu memperhitungkan senioritas, yang penting prestasi, pengabdian cinta Tanah Air,” ujar Prabowo.
Mendorong Regenerasi dan Inovasi
Kebijakan ini diharapkan dapat membuka ruang bagi regenerasi kepemimpinan di tubuh TNI. Dalam situasi global yang berubah cepat, tantangan pertahanan nasional tidak lagi hanya bersifat konvensional, melainkan juga menyangkut keamanan digital, perang siber, hingga penguasaan teknologi kecerdasan buatan (AI).
Dengan demikian, TNI memerlukan pemimpin yang adaptif, visioner, dan mampu memanfaatkan teknologi dalam strategi pertahanan negara. Prabowo menilai bahwa semangat modernisasi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan SDM yang unggul dan teruji, baik di tingkat komando maupun staf teknis.
Oleh karena itu, kebijakan seleksi berbasis kompetensi menjadi langkah penting dalam menyiapkan TNI menghadapi era baru.
Legislator Nilai Arah Kebijakan Tepat
Menanggapi arahan Presiden tersebut, Oleh Soleh menilai bahwa pendekatan berbasis kemampuan dan keteladanan justru akan memperkuat moral dan disiplin di lingkungan militer. Ia percaya, dengan sistem seleksi yang transparan, tidak akan ada konflik internal antar-angkatan atau perasaan tersisih di antara prajurit senior.
Langkah Prabowo juga dinilai sejalan dengan semangat reformasi di tubuh TNI yang sudah berjalan sejak beberapa tahun terakhir, yaitu menempatkan profesionalisme di atas segala pertimbangan pribadi atau kedekatan jabatan.
“Intinya, siapa pun yang memimpin harus memberi contoh dan mampu membawa perubahan positif bagi bangsa,” kata Oleh.
Tantangan Implementasi
Meski arah kebijakan ini mendapat dukungan, sejumlah pengamat menilai tantangan terbesar adalah menjaga keseimbangan antara meritokrasi dan kultur militer yang masih kental dengan hierarki. Oleh karena itu, sistem evaluasi internal dan penilaian berbasis prestasi harus diperkuat agar kebijakan ini benar-benar objektif dan adil.
Selain itu, diperlukan komitmen dari seluruh jajaran TNI untuk memaknai reformasi kepemimpinan ini sebagai upaya memperkuat institusi, bukan sekadar perubahan administratif.
Kebijakan Presiden Prabowo untuk mengutamakan kompetensi dibanding senioritas dalam seleksi pimpinan TNI menandai langkah besar menuju modernisasi sistem pertahanan Indonesia. Dukungan dari DPR, terutama dari legislator seperti Oleh Soleh, menunjukkan bahwa arah kebijakan ini mendapat legitimasi politik yang kuat.
Jika diterapkan dengan prinsip transparansi, profesionalisme, dan keteladanan, maka TNI berpotensi menjadi institusi pertahanan yang tidak hanya kuat secara militer, tetapi juga unggul secara moral dan intelektual dalam menghadapi tantangan masa depan.
Rekomendasi
