JAKARTA - Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang lebih dikenal sebagai program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), kembali menunjukkan progres signifikan.
Hingga September 2025, sebanyak 38.000 unit dari total target 45.000 unit berhasil diverifikasi dan menerima Surat Keputusan (SK), sehingga dana siap dicairkan pada Oktober 2025.
Kabar ini disampaikan Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP), Fitrah Nur, saat menghadiri akad massal rumah subsidi pada Senin, 29 September 2025 “Dengan tuntasnya verifikasi tahap awal, dana sebesar Rp 20 juta per unit siap disalurkan kepada penerima manfaat bulan ini,” ujarnya.
Program BSPS tidak hanya berfokus pada penanganan backlog hunian, tetapi juga diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem. Dari 38.000 unit yang sudah diverifikasi, sekitar 3.000 unit merupakan RTLH ekstrem hasil koordinasi dengan Kementerian Sosial. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah menaruh perhatian lebih pada masyarakat yang tinggal dalam kondisi sangat rentan.
Total 45.000 unit RTLH yang menjadi target BSPS tersebar di 24 provinsi. Secara geografis, konsentrasi terbesar berada di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Namun jika dilihat dari tipologi wilayah, penerima manfaat terbagi menjadi:
Pesisir: 23.420 unit
Pedesaan: 14.503 unit
Perkotaan: 7.114 unit
Dominasi wilayah pesisir menunjukkan kerentanan masyarakat terhadap kondisi hunian yang tidak layak, terutama di Pulau Sulawesi. “Wilayah pesisir di Pulau Sulawesi menjadi salah satu penyumbang terbesar penerima manfaat BSPS,” jelas Fitrah.
Dana BSPS sebesar Rp 20 juta per unit ini terdiri dari dua komponen utama: Rp 17,5 juta dialokasikan untuk pembelian bahan bangunan, sedangkan Rp 2,5 juta diperuntukkan membayar jasa tukang. Total anggaran yang disiapkan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) mencapai Rp 850 miliar.
Pencairan dana tahap ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mengejar target 45.000 unit RTLH hingga akhir tahun. Program BSPS menegaskan bahwa solusi perumahan tidak selalu harus melalui pembangunan rumah baru. Pendekatan swadaya melalui perbaikan rumah yang ada mampu memberdayakan masyarakat sekaligus menghadirkan hunian yang aman, layak, dan sehat.
Selain itu, fokus pada rumah di wilayah pesisir juga menjadi strategi penting untuk mengurangi ketimpangan kualitas hunian antara daerah perkotaan dan pesisir. Dengan adanya dana BSPS, masyarakat berpenghasilan rendah memiliki kesempatan memperbaiki rumahnya sendiri, meningkatkan kualitas hidup, dan sekaligus menurunkan angka kemiskinan ekstrem di kawasan tersebut.
Fitrah menegaskan bahwa pemerintah terus memantau pelaksanaan program agar tepat sasaran. Tahap verifikasi yang sudah selesai memastikan bahwa bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dengan pencairan dana Oktober 2025, para penerima manfaat dapat langsung memulai perbaikan rumah.
Program BSPS tidak hanya menyasar aspek fisik, tetapi juga memiliki dampak sosial-ekonomi yang luas. Perbaikan rumah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi risiko kesehatan, dan mendorong partisipasi aktif warga dalam pembangunan lokal. Dengan mekanisme swadaya, program ini juga menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap hunian mereka sendiri.
Seiring dengan pencairan dana, pemerintah juga terus mengevaluasi implementasi program BSPS agar target akhir 45.000 unit RTLH tercapai. Strategi ini diyakini mampu menjawab kebutuhan mendesak akan hunian layak, terutama bagi kelompok masyarakat yang tinggal di kawasan ekstrem dan rentan bencana.
Dengan fokus pada efisiensi, akuntabilitas, dan pemberdayaan masyarakat, BSPS menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam mengatasi masalah perumahan sekaligus mengentaskan kemiskinan ekstrem. Keberhasilan pencairan dana tahap ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi percepatan realisasi unit RTLH lainnya hingga akhir 2025.
Program BSPS membuktikan bahwa pendekatan berbasis masyarakat, dukungan dana tepat sasaran, dan koordinasi lintas kementerian dapat menghasilkan dampak nyata. Rumah yang diperbaiki tidak hanya menghadirkan keamanan fisik, tetapi juga memberikan nilai sosial, ekonomi, dan psikologis bagi penerimanya.
Dengan pencairan dana bulan ini, 38.000 penerima manfaat BSPS dapat segera memulai perbaikan rumah, menandai langkah konkrit pemerintah dalam mewujudkan hunian layak bagi seluruh warga Indonesia dan menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara signifikan.